Fajar: Sampai dengan Akhir Mei 2023, Realisasi APBN pada KPPN Bantaeng mencapai Rp1,3 Triliun

BANTAENG - Kepala KPPN Bantaeng, Moch. Fajar Adcha, Memaparkan Penyaluran Dana APBN pada wilayah pembayaran KPPN Bantaeng, yang meliputi  Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto,  mencapai  Rp1, 3 triliun  dari total pagu DIPA TA. 2023 sebesar Rp3, 5 triliun. Selasa, 13 Juni 2023.

Penyaluran dana APBN tersebut disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp275, 17 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1, 04 triliun. 

Baca juga: Di TA 2022, Kementerian Agama Kembali Cairkan Rp2,5 Triliun Dana BOS Madrasah

Penyaluran belanja pemerintah pusat di lingkup KPPN Bantaeng hingga akhir Mei 2023 terjadi peningkatan jika dibanding periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp50, 17 milyar atau 22, 3 persen. 

Begitupun dengan penyaluran TKD yang meningkat  signifikan hingga mencapai Rp903, 04 milyar atau mencapai 636, 76 persen. Peningkatan yang signifikan pada penyaluran TKD ini terjadi karena adanya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH)  dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan yang mulai disalurkan melalui KPPN Bantaeng pada tahun 2023.

Baca juga: Amin AK: Tolak Penggunaan APBN Untuk Biayai Pembengkakan Proyek Kereta Cepat

Kepala KPPN Bantaeng yang akrab dipanggil Fajar,   menyampaikan bahwa  belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai yang telah disalurkan sebesar Rp171, 48  miliar, belanja barang sebesar Rp91, 22 miliar, dan belanja modal sebesar Rp12, 46 miliar. 

Persentase realisasi belanja pegawai sebesar mencapai 45, 12 persen dari pagu belanja pegawai Rp380, 07miliar.  Realisasi belanja barang mencapai 41, 03 persen  dari total pagu belanja barang sebesar Rp222, 35 milyar.

Baca juga: Puteri Komarudin Imbau BTN Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Milenial

Selanjutnya belanja modal dengan persentase mencapai 40, 13 persen dari total pagu belanja modal sebesar Rp31, 06 miliar. 

"Hal yang menarik adalah persentase serapan Belanja Modal  sampai dengan akhir Mei 2023 meningkat signifikan jika dibandingkan dengan persentase  serapan Belanja Modal tahun sebelumnya yang hanya sebesar 12, 61 persen". Urainya.

Baca juga: Fraksi NasDem Apresiasi Komitmen Pemerintah dalam Pertahankan Opini WTP

"Hal ini menunjukkan bahwa semakin membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada pembangunan infrastuktur di kabupaten-kabupaten pada wilayah penyaluran KPPN Bantaeng, " lanjut Fajar.

Lebih rinci disampaikan bahwa untuk Transfer ke Daerah berupa DBH yang telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto adalah sebesar Rp5, 98 milyar. 

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda: Peningkatan Kesejahteraan PNS Jadi PR Pemerintah-DPR di Tengah Keterbatasan Anggaran

Sementara alokasi DAU yang telah disalurkan oleh KPPN Bantaeng ke Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp754, 55 miliar mencapai 41, 17 persen dari total pagu DAU. 

Penyaluran DAU dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Untuk penyaluran Dana Transfer Khusus yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik sampai tanggal 31 Mei 2023 telah terealisasikan  sebesar Rp.202, 88 milyar atau 26, 08 persen dari total pagu DTK. 

"Adapun realisasi penyaluran Dana Desa oleh KPPN Bantaeng telah dilaksanakan untuk seluruh desa reguler dan desa mandiri dan juga telah disalurkan  BLT maupun Non BLT untuk periode sampai akhir Mei 2023 kepada seluruh desa di Kabupaten Bantaeng, Bulukumba dan Jeneponto dengan total Penyaluran Dana Desa sebesar Rp81, 45 miliar", Ungkap Fajar

Fajar menambahkan bahwa disamping melakukan penyaluran dana APBN, KPPN Bantaeng juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) atas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi) pada wilayah KPPN Bantaeng terhadap debitur (penerima pinjaman) dan lembaga penyalur KUR dan Umi.

 Diketahui data per 31 Mei 2023 telah disalurkan KUR sebesar Rp492, 43 milyar  kepada 9.581 debitur dan pembiayaan UMi telah tersalurkan sejumlah Rp11, 19 miliar kepada  2.805 pelaku usaha mikro. Atas penyaluran KUR tersebut sektor terbesar didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan penyaluran mencapai 52 persen dari seluruh total peyaluran KUR.

Baca juga: Fraksi Demokrat Beri Beberapa Catatan Kritis Terhadap RUU P2 APBN 2021

Menurut Fahar, Dengan adanya penyaluran belanja negara dan penyaluran kredit melalui KUR dan Umi diharapkan akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kegiatan UMKM,  

"Sehingga dapat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian regional dan akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional, " tutup Fajar.(***)